Jakarta – Dugaan manipulasi hasil pengujian kualitas air limbah di Kawasan Industri Jababeka Tahap II menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membawa persoalan tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Mengutip pemberitaan ANTARA, desakan itu disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI bersama KLH/BPLH di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (08/09/2026).
Bambang meminta agar dugaan perubahan data hasil pengujian laboratorium tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui proses hukum.
"Kita minta diproses, lapor Polri, usut tuntas. Masukkan di kesimpulan," tegas Bambang dalam rapat tersebut.
Desakan DPR muncul setelah KLH/BPLH mengungkap sejumlah temuan dalam pemeriksaan lapangan terhadap operasional Kawasan Industri Jababeka Tahap II.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kondisi saluran pembuangan limbah milik PT Jababeka Tbk. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan mengungkapkan bahwa pipa pembuangan yang telah berusia 36 tahun diketahui tidak menjalani pemeliharaan rutin selama tiga tahun terakhir sejak 2023.
Kondisi itu dinilai bertentangan dengan standar operasional prosedur perusahaan yang mengatur pemeliharaan bulanan, terutama pada bagian infrastruktur yang memiliki risiko kerusakan lebih tinggi, seperti manhole atau lubang kontrol.
Menurut Rizal, minimnya perawatan pada instalasi pembuangan yang sudah berusia puluhan tahun dapat meningkatkan potensi kerusakan struktur. Risiko tersebut juga berpeluang memicu kebocoran hingga pencemaran lingkungan secara berulang.
Persoalan lain yang menjadi perhatian KLH/BPLH adalah perubahan hasil pemeriksaan kualitas air limbah oleh PT Media Lab.
Dalam laporan pengujian pertama, kadar COD tercatat mencapai 810 mg/L, sementara ambang batas yang diperbolehkan hanya 100 mg/L. Adapun kadar BOD berada pada angka 289 mg/L, jauh di atas standar maksimal sebesar 20 mg/L.
Akan tetapi, hasil tersebut mengalami perubahan setelah PT Media Lab menerbitkan surat revisi sekitar satu minggu kemudian.
Dalam dokumen revisi, angka COD berubah menjadi 63 mg/L dan BOD menjadi 19 mg/L. Artinya, kedua parameter yang sebelumnya melampaui batas justru tercatat telah memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan.
Perubahan hasil dalam waktu relatif singkat tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak KLH/BPLH. Rizal menyebut pihaknya belum pernah menemukan kejadian serupa selama bertahun-tahun melakukan verifikasi lapangan.
Ia bahkan mengindikasikan adanya dugaan perubahan angka pengujian agar hasil pemeriksaan terlihat berada di bawah ambang batas yang ditentukan.
Temuan tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari Bambang Haryadi. Ia mempertanyakan kejanggalan perubahan hasil laboratorium dan menilai persoalan itu perlu diusut secara menyeluruh.
Menurut Bambang, apabila pihak KLH/BPLH sendiri meragukan perubahan hasil pengujian tersebut, maka DPR juga memiliki alasan kuat untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.
Karena itu, ia menegaskan agar KLH/BPLH segera menyampaikan laporan kepada kepolisian sehingga dugaan manipulasi data dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini menjadi perhatian penting dalam pengawasan lingkungan, mengingat keakuratan hasil pengujian laboratorium merupakan salah satu dasar untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam mengelola limbah sesuai standar yang berlaku.






