Jakarta – Lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas sekitar 45 hektare di Depok, Jawa Barat, direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawal pemanfaatan aset tersebut.
Rencana itu dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (22/09/2026). Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta perwakilan Komdigi, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok.
Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono mengatakan pemanfaatan lahan tersebut tetap harus memperhatikan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN). Kondisi sosial masyarakat yang berada di kawasan tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan.
“Penguatan tata kelola menjadi bagian penting dalam rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi di Depok untuk pengembangan rumah susun subsidi,” kata Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/09/2026).
Selain persoalan aset, rapat tersebut membahas pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor perumahan. BPKP menyatakan siap memberikan pendampingan dalam proses pembentukan kelembagaan tersebut.
“BPKP menyatakan kesiapan memberikan pendampingan agar kelembagaan yang dibentuk memiliki tata kelola yang baik, fungsi yang jelas, serta target kinerja yang terukur,” ujar Gunawan.
Pemerintah juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pembahasan mencakup kesiapan penyedia, penyelesaian pekerjaan, serta pengawasan pelaksanaan kontrak.
Menurut Gunawan, pengawasan diperlukan agar pembangunan hunian tetap berjalan sesuai ketentuan. Aspek kualitas hunian yang nantinya diterima masyarakat juga menjadi perhatian.
Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola, pengelolaan aset negara dan pencapaian target program.
