Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Nota kesepakatan diteken langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Gubernur Pramono Anung mengatakan, kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pengawasan serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan. Hal tersebut dinilai penting guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
“Bagi Jakarta, peran BPKP sangat sentral. Kami sebagai institusi membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dan dimonitor oleh BPKP,” ujar Pramono.
Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparatur di lingkungan Balai Kota maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan tugas.
“Saya yakin di internal Balai Kota sendiri mereka akan merasa bekerja dengan aman dan nyaman, termasuk BUMD yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan, dalam kerja sama ini BPKP akan berperan sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Fokusnya antara lain memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.
Selain itu, BPKP juga akan mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini (early warning system), serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota.
“Kami siap membantu Pak Gubernur untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI benar-benar memberikan hasil, sehingga Jakarta dapat menjadi Kota Global dan Berbudaya sesuai yang dicita-citakan,” ujar Ateh.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik berjalan transparan dan tepat sasaran.
