Tak Terbukti Melanggar, Hakim Bebaskan Rizieq cs dari Dakwaan UU Ormas

Warungjurnalis, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur membebaskan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan para mantan petinggi FPI itu dari dakwaan pelanggaran terkait Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti yang tertuang pada dakwaan kelima dari jaksa penuntut umum (JPU).

Hal tersebut diungkapkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur lantaran para terdakwa tidak bukti melanggar dakwaan tersebut.

“Terdakwa-terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke lima dengan demikian terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan kelima tersebut,” ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam persidangan, Kamis (27/5).

Menurut Suparman, tuntutan jaksa terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang tidak diperpanjang tak perlu dipermasalahkan.

Hal ini merujuk keterangan ahli tata negara Refly Harun yang juga dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Refly menyatakan kalau berserikat atau membuat organisasi merupakan hak setiap orang.

“Doktor Refly Harun menerangkan bahwa suatu ormas dapat saja melakukan aktivitas meskipun tidak memiliki SKT karena ormas adalah perwujudan hak setiap warga negara untuk berkumpul bersrikat, mengeluarkan pendapat,” sambungnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Habib Rizieq Shihab cs dalam perkara kasus kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

MRS terbukti bersalah melanggar dakwaan ketiga yakni pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.(kn)

Comment