Rizieq Seret Nama Presiden Jokowi Hingga Rafi Ahmad Pada Pledoi

Warungjurnalis, Jakarta – Muhammad Rizieq Shihab (MRS) menyeret nama Presiden RI Joko Widodo hingga publik figur ternama di tanah air Raffi Ahmad dalam pledoi yang dibacakan terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Rizieq menyinggung kedua nama tersebut, membandingkan perkara yang menjerat dirinya dengan para pejabat dan tokoh di Indonesia yang tidak terkena tindak pidana.

Eks imam besar FPI itu mengatakan, jika pendapat jaksa penuntut umum (JPU) mengenai pelanggaran program kesehatan (prokes) merupakan sebuah kejahatan, maka seluruh pelanggar prokes merupakan penjahat.

“Semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional mulai dari Artis hingga Pejabat, termasuk Menteri dan Presiden,” ujar Rizieq dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (20/5)

Rizieq juga merincikan beberapa nama tokoh yang dianggap telah melanggar protokol kesehatan namun tidak dilakukan pidana.

Pertama Rizieq menyebutkan anak dan menantu Jokowi ketika Pilkada 2020 di Solo dan Medan yang menurutnya telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes atau dalam istilah JPU disebut kejahatan prokes.

Selain itu, dia juga menjelaskan kegiatan Anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Habib Luthfi Yahya di Pekalongan yang sejak awal Pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jum’at Kliwon, menggelar Pengajian Rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa menjaga jarak dan tanpa masker.

“Bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli Wabah Corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah JPU disebut kejahatan prokes,” sambungnya.

Dirinya pun menyinggung kegiatan Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Raffi Ahmad usai menghadiri pesta ulang tahun pengusaha dan pembalap, Ricardo Gelael, pada tanggal 13 Januari 2021 yang dinilainya menggelar kerumunan dan melanggar prokes.

Tak hanya itu, Rizieq juga menyinggung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dihadiri oleh KSP Moeldoko yang telah membuat kerumunan dan melanggar prokes.

“Bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu Ketertiban Umum di Deli Serdang, Sumut pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut JPU disebut kejahatan prokes,” tuturnya.

Kelima, kegiatan pada tanggal 18 Januari 2021 di mana menurut Rizieq kala itu Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan serta di beberapa daerah lainnya.

“Di Maumere, Nusa Tenggara Timur, keduanya adalah pelanggaran prokes yang menurut istilah JPU disebut kejahatan prokes,” kata Rizieq.

Terakhir, dirinya turut menyebut kegiatan kerumunan terbaru yakni terjadi di objek wisata ANCOL yang dihadiri 39.000 pada Hari kedua Idul Fitri 14 Mei 2021 kemarin.

Menurutnya, kerumunan itu terjadi akibat aturan Pemerintah terkait pelarangan mudik namun wisata tetap dibuka.

“Kampanye Wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah JPU disebut kejahatan prokes,” jelasnya.

Kemudian Rizieq mempertanyakan sikap JPU yang tidak memproses seluruh kegiatan tersebut secara hukum dan dipidanakan.

“Apa JPU sebagai Penegak Hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses Hukum Pidana juga merupakan kejahatan? Apakah JPU juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan?,” tutur Rizieq.

Rizieq kemudian mengatakan baginya para pelanggar protokol kesehatan yang disebutkannya bukan penjahat prokes. Dia menyamakan status yang duduk di kursi terdakwa.

“Bagi saya mereka semua, termasuk Presiden Jokowi bukan penjahat prokes tapi hanya pelanggar prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa,” tandasnya.(kn)

Comment