Kawal Penyaluran Anggaran Jadi Tugas Khusus BPKP dari Presiden

Warungjurnalis, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal Kementrian/Lembaga pemerintah dalam menyalurkan anggaran-anggaran pada program penanganan pandemi COVID-19 untuk masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi persnya terkait Rapat Kordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis (27/5).

“tadi presiden sudah tegaskan, tugas utama BPKP dan pengawas internal lainnya seharusnya adalah bagaimana mengawal Kementrian dan Lembaga pemerintah untuk bisa mencapai tujuan program-program itu secara efektif,” kata Ateh, Kamis (27/5).

Ateh menjelaskan penyerapan penggunaan APBN/APBD melalui program penanganan COVID-19 itu untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“program ekonomi nasional. Harusnya program itu bisa sampe efektif, akuntabel dan efisien,” jelas Ateh.

“APBN/APBD ini diharapkan sekarang ini adalah pemulihan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana APBN itu bisa efektif,” lanjutnya.

Diakui oleh Ateh, hal tersebut dilakukan lantaran anggaran APBN/APBD yang jumlahnya terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, penggunaannya harus tepat sasaran.

Comment