Fraksi Komisi IX DPR Dukung Peningkatan Anggaran BP2MI, Ini Tanggapan Kepala BP2MI

Warungjurnalis, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementrian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun anggaran 2022. RDP ini bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, tugas, wewenang dan tanggung jawab BP2MI, khususnya terkait perintah UU No. 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara politis dan teknokratis disusun dalam 9 program prioritas BP2MI.

Bebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal lantaran adanya keterbatasan anggaran.

Meski demikian, BP2MI terus berupaya untuk tetap melakukan amanat untuk memberikan PMI secara menyeluruh dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, dengan menggandeng berbagai stakeholder, termasuk kerjasama dengan BUMN melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Adapun sembilan program prioritas BP2MI yang terdiri dari pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan PMI sebagai VVIP, modernisasi sistem pendataan secara terpadu, pembebasan biaya penempatan, pembenahan tata kelola PMI sea-based, penguatan skema penempatan PMI yang terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga, serta peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholders.

Benny mengatakan, setelah melihat fakta tersebut dan membandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh BP2MI pada tahun anggaran 2020-2021 yakni sebesar Rp 322 milliar, seluruh fraksi di Komisi IX DPR RI menyampaikan dukungannya untuk peningkatan pagu anggaran di tahun 2022.

“Saya sangat menghargai semangat dari BP2MI, terutama upayanya dalam memerangi mafia dan menjadikan BP2MI lebih gesit dengan cakupan yang lebih luas. Melihat fakta kecilnya anggaran BP2MI, saya dan teman-teman di Komisi IX akan berjuang untuk peningkatan anggaran BP2MI,” ujar Dewi Asmara, anggota Komisi IX dari fraksi Partai Golkar.

Selain itu, dukungan yang luar biasa juga disampaikan Mesakh Mirin, Anggota Komisi IX dari fraksi PAN.

“Anggaran dari BP2MI harus ditingkatkan. Saya minta kepada pimpinan dan anggota Komisi IX untuk memperjuangkan peningkatan anggaran untuk BP2MI,” pungkas Mesakh.

Senada dengan itu, dukungan yang sama juga disampaikan oleh Elva Hartati, anggota Komisi IX dari fraksi PDIP. Ia mengatakan bahwa anggaran untuk BP2MI harus ditingkatkan atau setidaknya dikembalikan nilainya seperti semula.

Benny Rhamdani menyatakan rasa syukurnya atas dukungan yang luar biasa tersebut.

“Saya salut atas dukungan politik anggaran dari Komisi IX DPR RI, apalagi dukungan tersebut lahir atas dorongan hati nurani seluruh pimpinan dan anggota Komisi lX yang melihat fakta kecilnya anggaran BP2MI, bahkan paling kecil dibandingkan dengan seluruh badan yang ada di Indonesia. Padahal BP2MI meiliki beban tugas dan kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada 9 juta PMI dan keluarganya, serta pemberdayaan bahkan persiapan PMI yang terampil dan profesional ke negara-negara penempatan,” tuturnya

Benny menambahkan, jika dibandingkan dengan anggaran Badan-Badan lainnya untuk tahun anggaran 2020-2021, BP2MI memang memiliki anggaran paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya.

“Dukungan tambahan anggaran yang menjadi komitmen semua fraksi di Komisi lX DPR RI akan semakin menguatkan kehadiran negara untuk membayar “hutang” kepada PMI sebagai pahlawan devisa dan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sumbangan devisa dari sektor migas, yakni sebesar Rp 159,6 triliun,” pungkasnya.

Comment