Warungjurnalis, Jakarta – Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menanggapi adanya penolakan dalam penerapan PPKM level 3 secara nasional pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Wiku mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah naiknya kasus COVID-19 akibat libur panjang.

“Pada prinsipnya PPK level 3 menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan dengan hati-hati dengan penerapan 3M, screening kesehatan, pengaturan mobilitas dan lain-lain,” ucap Wiku dalam keterangan perrsnya secara daring, Selasa (23/11/2021).

Wiku menambahkan, jika saat periode natari memiliki resiko yang besar untuk peningkatan kenaikan angka kasus COVID-19 dan diperlukan kesamaan level PPKM untuk setiap daerah.

“Periode Nataru memiliki resiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. Maka dari itu perdilakukan penyamaan level PPKM secara serentak agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman COVID-19,” tutupnya.

Adanya penolakan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah saat periode nataru diungkap oleh presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam rapat terbatas Senin (22/11/2021) kemarin.

“Ada beberapa yang menolak PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali,” ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Di awal keterangan persnya, Wiku mengatakan jika minggu ini ada kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan di empat negara di Eropa bisa dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia.

“Di minggu ini, nyatanya nya sedikitnya terdapat empat negara yang sedang mengalami lonjakan kasus tertingginya. Empat negara tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia dan Jerman,” kata Wiku.

Wiku menambahkan, jika empat negara tersebut pada awal tahun 2020 negara-negara tersebut melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dengan mengimplementasikan lockdown dan wajib menggunakan masker. Namun begitu kasus turun pada Mei, ada kelonggaran pembatasan dengan aktivitas normal dan tidak wajib menggunakan masker.

“Sebagai akibatnya, tidak lama kenaikan kasus mulai terjadi kembali di bulan September yang terus meningkat hingga mencapai puncak di akhir tahun 2020,” katanya.

Belgia mengalami kenaikan asus paling signifikan karena tidak menerapkan pembatasan kegiatan dan wajib masker saat awal kasus mulai naik.

“Lonjakan kasus ini menyebabkan keempat negara kembali memberlakukan lockdown dan wajib masker,” tambahnya.

Setelah kasus mulai menurun pada 2021, secara perlahan empat negara ini kembali melonggarkan pembatasan aktivitas dan tidak mewajibkan masker. Pelonggaran kebijakan itu bertahan selama kurang lebih delapan bulan dan berdampak pada kasus yang melonjak tajam, bahkan lebih dari 180 kali lipat.

“Saat ini Austria, Belanda dan Jerman kembali memberlakukan karantina wilayah dan penggunaan masker secara wajib, hanya Belgia yang tetap tidak melakukannya, namun menerapkan penggunaan masker ketat,” ucap wiku.

Kebijakan ini juga tidak mudah dilakukan di Belgia, karena adanya penolakan dari masyarakat hingga melakukan aksi massa. Karena selama setahun terakhir aktivitas dianggap normal tanpa pengetatan penggunaan masker. Namun vaksinasi empat negara ini cukup tinggi sehingga tidak ada lonjakan pasien COVID-19 di rumah sakit.

“Karena cakupan vaksinasi dosis lengkap di empat negara tersebut sudah cukup tinggi, maka kondisi kasus yang melonjak tajam saat ini tidak menyebabkan lonjakan pasien di ICU dan lonjakan kematian pula,” katanya.

Wiku menambahkan dan penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan.

Dari kenaikan kasus di empat negara tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang tergesa-gesa dan prinsip ketidak hati-hatian dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam.

Comment