Warungjurnalis, Jakarta – Pemerintah resmi mengeluarkan aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini dikeluarkan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19.

Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2021.

“Tanpa adanya aturan periode nataru sangat berpotensi berimbas pada lonjakan kasus terutama menimbang perilaku masyarakat yang seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat,” ucap Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito secara virtual, Kamis (25/11).

Berikut aturan dari Inmendagri no 62 Tahun 2021.

Aturan pertama adalah pengaturan di tempat rumah ibadah, atau gereja. Pihak rumah ibadah diminta untuk membentuk satgas sebelum menerima jemaat untuk beribadah. satgas bertugas untuk mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan selama rangkaian ibadah. Jika ibadah fisik dilakukan maka kapasitas keterisian maksimal 50 persen. Sebelum memamuksi tempat ibadah perlu dilakukan screening elektronik menggunakan aplikasi peduli lindungi.

Kedua adalah peniadaan mudik saat masa nataru. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menunda mobilitasnya baik jarak dekat atau jauh apabila tidak mendesak. Selain itu, pemerintah juga menghimbau kepada pekerja migran untuk menunda kepulangannya ke Indonesia mengingat kasus di negara lain masih dinamis.

Ketiga, adakah pengaturan perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan. Himbauan ini meliputi larangan acara perayaan tahun baru, larangan mengadakan pawai atau arak-arakan serta larangan acara lainya yang bukan rangkaian pokok peribadatan. Selain itu tempat makan dan minum dan bioskop, hanya dapat beroperasi dari jam 09.00-22.00. Dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pemerintah setempat juga diminta untuk menutup alun-alun di daerah masing-masing pada tanggal 31 Desember – 1 Januari 2022.

Keempat adalah, pengaturan cuti periode libur nataru. Dengan melarang pengambilan hak cuti bagi ASN, TNI, POLRI, BUMN dan karyawan swasta di masa nataru sesuai surat keputusan bersama menteri agama menteri ketenagakerjaan dan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 712 no 1 dan no 3 tahun 2021.

Kelima pengaturan di tempat wisata lokal di mana akan diterapkan sistem ganjil genap di area kunjungan wisata. Selain itu kapasitas operasional tempat wisata adalah maksimal 50% dan pengunjung wajib melakukan screening aplikasi peduli lindungi. Sebagai tambahan pihak penyelenggara kegiatan wisata tidak diperkenankan untuk melakukan pesta perayaan yang beresiko menimbulkan kerumunan.

Keenam mobilitas masyarakat secara umum juga akan menerapkan sistem ganjil genap tetap berlakunya syarat hasil negatif tes COVID-19 untuk perjalanan dan menjalankan screening dengan peduli lindungi saat hendak masuk ke fasilitas publik. Dan fasilitas publik dan kegiatan masyarakat lainnya akan mengikuti aturan PPKM level tiga termasuk peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga untuk meminimalisir kerumunan. Khusus terkait kawasan tempat tinggal warga pengawasan kedisiplinan protocol kesehatan akan dilakukan oleh posko cek poin yang terdiri dari unsur satpol PP TNI dan Polri.

Comment