oleh

Sidang Gugatan Pengangkatan Wakil Menteri Kembali Digelar di MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra singgung Wakil Menteri Merangkap Komisaris

Jakarta-Sidang gugatan pengangkatan wakil menteri di kabinet Presiden Joko Widodo kembali digelar di Mahkamah Konstitusi pada Senin pagi (10/2/20)

Sidang Pengujian norma Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dimohonkan oleh Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara melalui kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa dengan nomor perkara 80/PUU-XVII/2019 dipimpin langsung Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman dimulai tepat pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pendahuluan mendengarkan keterangan Presiden ( pemerintah) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .

Pihak pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, Muhamad Hasan dan Deni Fajar Setiadi , sementara pihak Presiden diwakili kuasanya Ardiansyah Direktur Litigasi dan Perundang-undangan Kemenkumham didampingi Fitri Nur Astari dan Wahyu Jaya dari Kemenkumham sedangkan pihak DPR berhalangan hadir dalam sidang kali ini.

Pembacaan keterangan / tanggapan Presiden ( pemerintah) dibacakan oleh Ardiansyah, dalam keterangannya pemerintah menyatakan bahwa pengangkatan wakil menteri dalam norma pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 , pasal 4 , pasal 17 ayat 1 dan pasal 28 D UUD 1945 dikarenakan pasal pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dengan membentuk kementerian sesuai pertimbangan kebutuhan teknis presiden demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik , sehingga dengan demikian presiden diperbolehkan mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri atas dasar kebutuhan teknis beban kerja yang berat dari kementerian tertentu . Menurut pemerintah , pasal 10 UU 49 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait pengangkatan wakil menteri adalah norma yang bersifat open legal policy ( kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk undang undang yang dimaksudkan memberikan pilihan kebijakan demi dapat terlaksananya undang undang tersebut sehingga norma demikian tidak dapat diuji dan tidak bertentangan dengan konstitusi,.

” frasa dapat mengangkat wakil menteri merupakan norma yang bersifat alternatif untuk membantu pelaksanaan norma lain yang sifatnya penting dapat dilaksanakan dengan baik” ujar Ardiansyah saat membacakan keterangan Presiden di MK

” Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri di tiap kementerian , hal tersebut sesuai kewenangan prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan kekuasaan sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 17 UUD 45 ” tambah Ardiansyah

Hakim Konstitusi Saldi Isra saat menanggapi keterangan Presiden di persidangan meminta pemerintah menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan pemerintah terkait adanya rangkap jabatan para Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan menjadi Komisioner di Lembaga Negara Independen seperti Wakil Menteri Keuangan yang menjadi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan . ” ini bisa terbalik-balik nih, lembaga yang dijadikan independen lalu ditaruh wakil menteri disitu , yang kayak- kayak begitu supaya mahkamah bisa dibantu (dijelaskan ) pemerintah , supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wakil menteri itu menyangkut kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan lain” kata Saldi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi

Sidang gugatan wakil menteri ini ditunda sampai hari Selasa tanggal 18 Februari untuk mendengar keterangan DPR, dan keterangan tertulis Ahli Pemohon serta keterangan tambahan Presiden . ( Firman Ford)

Komentar

News Feed